Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (17/6). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi.
Dalam demonstrasi itu, massa aksi membawa tujuh tuntutan yang mencakup berbagai isu nasional, mulai dari kebijakan publik, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Sampaikan Aspirasi kepada Pemerintah
Sejumlah perwakilan mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan peserta aksi dan pihak DPRD Jawa Barat. Mereka menilai kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini memerlukan langkah konkret dari pemerintah agar kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada masyarakat.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang selama ini menjadi peran penting kalangan akademisi dalam kehidupan demokrasi.
Bawa Tujuh Tuntutan
Dalam aksinya, BEM SI menyampaikan tujuh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut mencerminkan berbagai persoalan yang dianggap mendesak dan perlu segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.
Selain menyampaikan tuntutan, mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal berbagai kebijakan publik agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
Aksi Berlangsung Kondusif
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa mahasiswa memadati kawasan depan Gedung DPRD Jawa Barat sambil membawa spanduk, bendera organisasi, serta menyampaikan aspirasi melalui orasi terbuka.
Hingga kegiatan berakhir, situasi tetap berlangsung kondusif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Penutup
Demonstrasi yang digelar BEM SI di DPRD Jawa Barat menjadi salah satu bentuk partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi publik. Melalui tujuh tuntutan yang disampaikan, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan nasional serta membuka ruang dialog yang konstruktif demi terciptanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
0 Komentar